Ada Ruko Bermasalah 4 Tahun di Pluit, DPRD DKI Minta KPK Periksa Jakpro

- Rabu, 24 Mei 2023 | 11:33 WIB
Ruko bermasalah di Pluit (ist).
Ruko bermasalah di Pluit (ist).

JAKARTA, Tajuk24.com - Gilbert Simanjuntak, anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta mengomentari mengenai permasalahan pelepasan hak Pemprov DKI atas fasos dan fasum dalam kasus ruko bermasalah selama empat tahun yang serobot bahu jalan di Pluit.

Dikatakannya, pelepasan hak fasos dan fasum sangat tidak masuk akal sebab Pemprov DKI sangat gencar menambah lahan untuk publik melalui RPTRA.

"Dan sangat gencar membeli tanah, hingga banyak yang tersandung hukum dan masuk penjara," ujar Gilbert dalam keterangan tertulis, dilansir dari Tempo.co, Rabu (24/5/2023).

Baca Juga: Api di Bukit Menoreh, Jilid 9 episode 34, Tohpati menganggap Sumangkar mencla mencle

Iwan Takwin, Direktur PT Jakarta Propertindo (JakPro) menyebut pelepasan hak atas fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di Pluit terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada Maret 2020.

Tidak dijelaskan JakPro, apakah kasus itu terjadi pada era Gubernur Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Pelepasan hak atas Fasos dan Fasum ini ke swasta sangatlah bertentangan dengan kewajaran atau aturan/hukum," tutur Gilbert.

Menurutnya, sesuai PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara, Pasal 5 menyebutkan bahwa Gubernur/Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, termasuk tanah fasos dan fasum.

Baca Juga: Dana Korupsi BTS 4G Diduga Mengalir ke 3 Parpol

Disebutkan juga bahwa pemegang kekuasaan berwenang dan bertanggung jawab, dalam pasal 4 disebutkan bahwa Pemindahtangan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Gilbert menjelaskan, sejak September 2019 DPRD DKI tidak pernah membahas pelepasan Fasos dan Fasum ini secara resmi diagendakan dalam rapat dengan JakPro. Dirinya menyarankan agar KPK, Kejaksaan, dan BPKP turun dan ikut memeriksa penjualan lahan ruko di Pluit itu.

"Siapa pun Gubernur dan Dirut JakPro yang terlibat, patut diperiksa," tegasnya.

Baca Juga: Supir Bus Masuk Jurang Akhirnya Penahanannya Ditangguhkan

Diketahui, PT JakPro menepis informasi mengenai kawasan Ruko Blok Z4 Utara dan Ruko Blok Z8 Selatan jalan Pluit Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara adalah miliknya. Aset itu dikatakan telah menjadi milik pengembang.

Halaman:

Editor: Susanday Tom Jones

Tags

Terkini

X