JAKARTA, Tajuk24.com - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggerebek sebuah hotel yang menjadi tempat penampungan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan penggerebekan yang dilakukan pada Rabu (31/5/2023) itu berdasarkan laporan masyarakat.
"Atas laporan itu kami melakukan penggerebekan, demi mencegah kebocoran info, saya langsung bergerak dengan tim yang juga kami," kata Benny pada Kamis (1/6/2023), dilansir dari Detik.
Baca Juga: Penuh Haru, Mensos Risma Resmikan Galangan Kapal Asmat, Kemensos Disebut Tanggap Kebutuhan Masyarakat
Telah diamankan 24 perempuan yang merupakan PMI ilegal dalam penggerebekan tersebut.
"Total ada 24 yang kita amankan, penggerebekan ini dilakukan di salah satu hotel di Senen, Jakarta yang dijadikan tempat penampungan," ujar Benny.
Benny mengatakan usia ke-24 PMI ilegal itu antara 21 hingga 48 tahun. Ada yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB hingga Lampung. Mereka disebut akan diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga.
Baca Juga: Dua Tersangka Jadi Buron atas Kasus TPPO 20 WNI di Myanmar
Benny menegaskan BP2MI akan terus berkomitmen memberantas sindikat PMI ilegal sesuai perintah Presiden Joko Widodo.
"Semuanya perempuan dan kita akan pulangkan ke kampung halaman masing-masing. Ini sudah yang ke sekalian kali kita menggerebek, dan saya katakan komitmen untuk memberantas para sindikat ilegal sampai ke akar-akarnya, ini pesan Pak Presiden lindungi Pekerja Migran Indonesia dari ujung kaki sampai rambut," ujarnya.
Sebelumnya, BP2MI mengatakan telah memberikan lima nama yang diduga menjadi bandar besar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan TKI ilegal kepada Menko Polhukam Mahfud Md. Lima orang itu disebut beroperasi di Batam.
Baca Juga: Kronologi Perdagangan WNI Hingga Berakhir Jadi Penipu Online di Myanmar, Waspadalah!
"BP2MI sudah memberikan lima nama kepada Pak Mahfud sebagai diduga bandar besar di Batam yang suka memberangkatkan di pelabuhan resmi ke Malaysia, Singapura, sudah kita kasih," kata Benny pada Selasa (30/5).
Benny mengatakan para bandar TPPO kerap tidak tersentuh karena dibekingi orang-orang yang punya kuasa. Dia berharap setiap lembaga berani bersih-bersih agar TPPO bisa diberantas.
"Kepada Pak Presiden saya sampaikan. Kenapa mereka untouch, bandar-bandar ini? Karena mereka dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini. Ini masing-masing tugas lembaga bersih-bersih. Di BP2MI, kemarin saya pecat, pemecatannya saya ekspos," ujarnya.
Sebelumnya juga diberitakan, BP2MI mengungkap data mengerikan soal WNI yang menjadi korban TPPO. Juga DPR, melalui anggota Komisi III Arsul Sani, menegaskan pemberantasan TPPO harus menjadi agenda besar.
"Kejahatan ini sudah merupakan kejahatan serius yang penanggulangan dan pemberantasannya perlu mendapat fokus yang lebih besar dalam agenda kerja Polri di masa mendatang," ujar Arsul pada Selasa (30/5/2023).
Baca Juga: Data Ngeri WNI Korban TPPO, Pulang Jadi Jenazah, Ribuan Depresi hingga Cacat
Baca Juga: BNP2TKI: Dalam Satu Tahun Lebih dari 1.900 Jenazah WNI Korban TPPO Dipulangkan ke Tanah Air
Baca Juga: Warga Cimahi Minta Tolong dari Luar Negeri, Ia Dijebak Jadi Penipu Online di Myanmar
