JAKARTA, Tajuk24.com - Ida Mahmudah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera meningkatkan pengawasan aset Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta.
Itu diperlukan supaya kasus pencaplokan lahan bahu jalan dan saluran air untuk bangunan ruko di kawasan Pluit, Jakarta Utara (Jakut) tidak terjadi lagi di wilayah Jakarta lainnya.
"Prinsipnya sih begini, agar ini tidak terjadi di tempat lain," katanya saat dihubungi, dilansir dari Kompas.com, Sabtu (3/6/2023).
Baca Juga: Khvicha Kvaratskhelia Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A
Ida menyebut, peningkatan pengawasan itu dapat dilakukan dengan menginstruksikan setiap wali kota hingga lurah di setiap wilayah agar membangun komunikasi yang baik dengan pengurus RT/RW.
Dijelaskannya, lurah bersama RT/RW harus berkoordinasi untuk mencegah penyalahgunaan aset lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI jakarta.
"Saya berharap agar Pak Gubernur ini, Pak PJ menginstruksikan semua wali kota sampai ke tingkat lurah agar menjaga asetnya," himbaunya.
"Karena kan yang tahu para lurah di lapangan, lurah tinggal kerja sama dengan RT dan RW," ucap Ida.
Baca Juga: Ganjar Tugaskan Relawan untuk Menyasar Gen Z
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakut akhirnya membongkar deretan ruko di Pluit yang mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air.
Aksi penindakan dilakukan usai permasalahan ruko bermasalah tersebut ramai disuarakan Ketua RT 11 RW 03 Riang Prasetya dan disorot masyarakat.
Akibat pembongkaran, para pemilik ruko dan karyawan melakukan demo dengan turun aksi mendatangi kantor Ketua RT sebagai sikap penolakan mereka.
Baca Juga: Bahas Musim Pertamanya di Arab Saudi, Cristiano Ronaldo Buka Suara Terkait Masa Depannya
